Sistem Kepresidenan – Pengertian, Unsur, Ciri, Kelebihan, Contoh – AAcial

Sistem Kepresidenan – Pengertian, Unsur, Ciri, Tata Pemerintahan, Kelebihan, Kelemahan, Contoh : Sistem pemerintahan presidensial, juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki posisi independen. Kedua badan tersebut tidak terkait secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

---

Pengertian Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial, juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki posisi independen. Kedua badan tersebut tidak terkait secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

---

Baca juga artikel terkait: Tugas DPD: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum dan Wewenang DPD

---

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga supremasi tertinggi. Kedaulatan Negara dibagi (pemisahan kekuasaan) menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal dirumuskan sebagai “Trias Politica” oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.

---

Unsur Pemerintahan Presidensial

• Presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintah dan menunjuk pejabat pemerintah yang relevan.
• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap, mereka tidak dapat saling menjatuhkan.
  

  ---

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat digulingkan karena subyektif yang rendah seperti dukungan politik yang rendah. Namun, masih ada Mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melanggar konstitusi, mengkhianati negara, dan terlibat masalah pidana, maka jabatan presiden bisa ditinggalkan. Jika dicopot karena pelanggaran tertentu, biasanya wakil presiden akan menggantikan posisinya.

---

Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial

• Dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
• Presiden mempunyai hak prerogatif (privilege) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
  

  ---

• Menteri hanya bertanggung jawab kepada eksekutif (bukan legislatif).
• Presiden membentuk kabinet (dewan menteri). Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada parlemen atau legislatif.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai badan perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  

  ---

  Baca juga artikel terkait: Tugas, Fungsi, Pengertian, Hak, dan Kewajiban DPR [LENGKAP]

  ---

Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial :

• Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.
• Amanat badan eksekutif lebih jelas dengan istilah tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat empat tahun, Presiden Filipina enam tahun, dan Presiden Indonesia lima tahun.
• Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan amanat jabatan.
• Legislatif bukanlah tempat regenerasi jabatan eksekutif karena bisa diisi oleh pihak luar, termasuk anggota parlemen itu sendiri.
  

  ---

• Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.
• Amanat badan eksekutif lebih jelas dengan istilah tertentu. Misalnya masa jabatan presiden Amerika Serikat empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.
• Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan amanat jabatan.
• Legislatif bukanlah tempat regenerasi jabatan eksekutif karena bisa diisi oleh pihak luar, termasuk anggota parlemen itu sendiri.
  

  ---

Kelemahan sistem pemerintahan presidensial :

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir dan Argentina.

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, beberapa negara menggunakan sistem presidensial dan parlementer campuran (mixed presidentil parlementer system). Misalnya, Prancis saat ini. Negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, namun juga memiliki perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan dari hari ke hari.

---

Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik pemerintahan dari Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme check and balances. Konvensi Partai Golkar menjelang Pemilu 2004 juga mengikuti praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia hanyalah tiruan dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Misalnya, Indonesia mengakui adanya lembaga MPR, sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki lembaga tersebut.

---

Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

---

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintah Republik adalah pemerintahan yang semua atau sebagian rakyatnya memiliki kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

---

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum Perubahan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci utama sistem pemerintahan negara sebagai berikut:

• Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat);
• Sistem Konstitusi;
• Kekuasaan negara yang terbesar ada di tangan MPR;
• Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
• menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR;
• Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
  

  ---

Berdasarkan tujuh kunci utama sistem pemerintahan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini berjalan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri sistem pemerintahan pada masa itu adalah adanya kekuasaan besar dalam lembaga presidensial. Hampir semua kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD 1945 dilaksanakan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak ada pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, kekuasaan presiden sangat besar dan rawan disalahgunakan.

---

Baca Juga Artikel Terkait: Fungsi Institusi Keluarga: Pengertian, 15 Contoh, Gambar, dan 4 Langkah (LENGKAP)

---