Definisi, Jenis, Prinsip, Elemen, Contoh – AAcial

Budaya Demokrasi – Definisi, Jenis, Prinsip, Elemen, Aplikasi, Contoh: Budaya demokrasi adalah pola pikir dan sikap warga negara yang dilandasi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan di antara orang-orang dengan kerja sama, saling percaya, toleransi, dan kompromi.


Budaya Demokrasi: Pengertian, Jenis, Prinsip, dan Unsur Beserta Contohnya

Pengertian Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi adalah pola pikir dan sikap warga negara yang dilandasi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan di antara orang-orang dengan kerja sama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Secara etimologis, pengertian budaya demokrasi adalah sikap dan aktivitas masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. seperti rasa hormat, kebersamaan, kebebasan, dan aturan. Budaya demokrasi merupakan wujud penerapan atau implementasi nilai-nilai dalam prinsip-prinsip demokrasi.


Baca juga artikel terkait: Demikianlah pengertian organisasi internasional menurut para ahli dan contohnya


Budaya demokrasi terdiri dari dua kata yaitu budaya dan demokrasi. Kebudayaan merupakan hasil dari kemampuan akal budi manusia dalam lingkungannya. Sedangkan demokrasi adalah negara dimana sistem pemerintahan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.


Kualitas Budaya Demokrasi

Berbagai jenis budaya demokrasi dapat dilihat dari berbagai perspektif sebagai berikut. Dilihat dari cara menyalurkan kehendak rakyat atau bentuk partisipasi rakyat, ada tiga macam demokrasi, yaitu sebagai berikut.


1. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan negara (membuat kebijakan politik). Misalnya, referendum (meminta pendapat seluruh rakyat) tentang persoalan fundamental dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden bersama wakil rakyat yang duduk di parlemen.


2. Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)

Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi penyaluran aspirasi rakyat melalui perwakilannya di DPR. Dalam hal ini rakyat tidak ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan politik, tetapi mereka mendelegasikan atau mendelegasikan kekuasaannya kepada mereka yang terpilih dalam pemilihan yang bebas, jujur ​​dan adil.


3. Demokrasi Campuran

Demokrasi campuran adalah sistem demokrasi yang menggabungkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPRD dan selanjutnya wakil tersebut dikendalikan oleh rakyat dengan sistem referendum. Ini adalah contoh demokrasi campuran.

Dari segi ideologi, ada dua jenis demokrasi sebagai berikut


Baca Juga Artikel Terkait : .Klasifikasi perjanjian internasional dan penjelasannya


  • Demokrasi Konstitusional

    Demokrasi konstitusional mencerminkan kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak campur tangan yang tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintahan ini dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional dianut oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, dan Singapura.


  • Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

    Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah demokrasi yang didasarkan pada ajaran komunisme dan Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Mark dan Leninisme. Ciri penting demokrasi rakyat ini adalah tidak diakuinya hak-hak asasi warga negaranya


Prinsip Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi, dalam hal ini prinsip budaya demokrasi, yaitu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi budaya demokrasi. Prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah sebagai berikut.


Prinsip Umum Budaya Demokrasi

  • Adanya jaminan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun, tidak pula bagi negara.
  • Persamaan di depan hukum, agar tidak dilakukan diskriminasi dan ketidakadilan sehingga siapapun yang melanggar hukum harus mendapat sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
  • Adanya pengakuan hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan berekspresi.

  • Pengawasan atau kontrol pemerintah, dan demokrasi itu sendiri
  • Pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.
  • Adanya saran atau kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan media massa atau wakil rakyat sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
  • Pemilu bebas, jujur, dan adil
  • Ada kedaulatan rakyat.

Unsur Budaya Demokrasi


Implementasi Demokrasi di Indonesia

Demokrasi parlementer/liberal (RIS dan UUDS 1950), pada saat itu Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer.

Bagaimana Masa Orde Lama Bekerja

  1. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik yang menguasai suara terbanyak di DPR membentuk kabinet.
  2. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Kabinet/Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen.
  3. Presiden hanyalah kepala negara, kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

  4. Kejaksaan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
  5. Jika DPR atau DPR menilai kinerja menteri kurang baik, maka parlemen mengajukan mosi tidak percaya, menteri harus mundur.
  6. Jika kabinet runtuh, presiden menunjuk seorang reformis kabinet untuk membentuk kabinet baru.
  7. Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet baru, DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

    Hal-hal negatif yang terjadi selama perkembangan sistem parlementer:

  1. Usia atau masa jabatan kabinet rata-rata pendek, selama periode 1950 -1959 terjadi tujuh kali pergantian kabinet.
  2. Hubungan yang tidak harmonis antara angkatan bersenjata. Ada yang condong ke kabinet Wilopo, ada yang condong ke Presiden Soekarno.

  3. Perdebatan terbuka antara tokoh Soekarno dan Masyumi, yaitu Isa Anshary, tentang perubahan dasar negara yang lebih Islami apakah akan merugikan pemeluk agama lain atau tidak.
  4. Masa kampanye menjadi lebih panjang (1953-1955), menyebabkan meningkatnya ketegangan di masyarakat.
  5. Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung memihak partainya.
  6. Pemerintah pusat menghadapi tantangan di daerah, seperti pemberontakan Permesta dan PRRI.

Hal-hal positif yang terjadi selama demokrasi parlementer:

  1. Peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya.
  2. Pers bebas dan banyak kritikus surat kabar.
  3. Jumlah sekolah bertambah
  4. Kabinat dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, DI/TII.
  5. Ada beberapa ketegangan antara komunitas agama.
  6. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.
  7. Nama baik Indonesia di dunia internasional dan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955.

  • Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966:

Hal itu mulai dilaksanakan sejak keputusan presiden tanggal 5 Juli 1959, dengan menggunakan UUD 1945, sehingga demokrasi ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat itu, menurut UUD 1945, bentuk negara adalah Persatuan. pemerintahannya adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi. Dalam UUD 1945, Indonesia juga merupakan negara hukum.


MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih dan mengangkat presiden, sehingga presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden dan DPR membuat undang-undang. Presiden dibantu oleh para menteri dalam menjalankan kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan yudikatif di bawahnya secara mandiri bebas dari pengaruh lembaga lain. Dari kenyataan bahwa demokrasi terpimpin ini menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut antara lain:


Baca juga artikel terkait: Sejarah Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tujuan Komprehensifnya


  1. Pelanggaran prinsip independensi peradilan: dimana UU No. 19 Tahun 1964 menyatakan bahwa untuk kepentingan revolusi, Presiden berhak ikut campur dalam proses peradilan. Dan ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu biasanya mereka menggunakan peradilan untuk menghukum lawan politik pemerintah.
  2. Pembatasan hak politik, yaitu berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, yaitu pemberitaan surat kabar dibatasi atau tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
  3. Melampaui batas kekuasaan presiden. Banyak hal yang seharusnya diatur dengan undang-undang hanya ditentukan dengan keputusan presiden.
  4. Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional (di luar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional digunakan oleh partai komunis sebagai ajang untuk mempersiapkan berdirinya negara Indonesia komunis.

  • Prioritas fungsi Presiden seperti

    1. Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lainnya setingkat menteri dan berada di bawah Presiden.
    2. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 setelah menolak RAPBN yang diajukan Pemerintah. Meskipun UUD 1945 mengatakan Presiden tidak dapat membubarkan DR, namun jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, maka pemerintah akan menggunakan anggaran tahun lalu.
    3. Demokrasi tidak diperintah oleh kebijaksanaan, tetapi diperintah oleh presiden sebagai panglima tertinggi ABRI.

Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada masa Demokrasi Terpimpin;

    1. Berhasil menghidupkan kembali pemberontakan DI/TII yang telah berusia 14 tahun.
    2. Berhasil mempersatukan Irian Barat di Wis Indonesia dari faksi Belanda.
    3. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

  • Hal ini terjadi pada era Orde Baru

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi, semuanya disebut dengan demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, terutama atas perintah rakyat, yang dipimpin oleh hikmat musyawarah/perwakilan, kepercayaan. dalam satu Tuhan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. , persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Kehidupan politik pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945, antara lain:

  1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, secara formal kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan lain-lain), namun dalam prakteknya presiden dapat mengontrol lembaga-lembaga tersebut. Anggota MPR yang diangkat dari ABRI berada di bawah Presiden karena Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI. Anggota MPR dari utusan daerah dapat dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. Saya milik pemerintah daerah sebagai bawahan presiden.

  2. Pembatasan hak politik rakyat, sejak tahun 1973 jumlah partai politik di Indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membatasi penerbitan pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan, dll. ) . .). Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak keturunan PKI. Kritik terhadap pemerintah dikucilkan secara politik. PNS dan ABRI harus mendukung Golkar (partai yang berkuasa).
  3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat birokrasi dan militer dijadikan cara untuk memenangkan Golkar. Hak partai politik dan pemilih dimanipulasi demi kemenangan Golkar.

  4. Pembentukan lembaga ekstra konstitusional, untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah membentuk KOPKAMTIB (Ketertiban Keamanan dan Ketertiban), untuk melindungi pihak-pihak yang berpotensi menjadi oposisi penguasa.
  5. Korupsi, Komplikasi dan Nepotisme (KKN) Akibat penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tidak terkendali, KKN merajalela, rakyat sengsara, dan rakyat terjerumus dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Pada masa Orde Baru, ada upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat melalui indoktrinasi P4 (Pedoman Memahami dan Mengamalkan Pancasila).

    Baca juga artikel terkait: Pengertian ASEAN dan 10 tujuan ASEAN


  • Demokrasi Pancasila pada masa transisi/reformasi 22 Mei-sekarang

Pengunduran diri Soeharto yang digantikan oleh BJ. Habibi memerintah selama kurang lebih 18 bulan. Pemilu yang tertib dan bersih berhasil diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dan Gus Dur terpilih menjadi presiden dan dicopot dari kursi kepresidenan pada tahun 2001 digantikan oleh Megawati.


Contoh Budaya Demokrasi

Berikut adalah beberapa contoh Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara:

Mungkin dibawah ini yang anda cari

website Pelajaran SD SMP SMA dan Kuliah Terlengkap

Materi pelajaran terlengkap

mata pelajaran
jadwal mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa mata pelajaran sd mata pelajaran dalam bahasa jepang mata pelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran sma jurusan ips mata pelajaran sma
bahasa inggris mata pelajaran
bu ani memberikan tes ujian akhir mata pelajaran ipa
tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional. artinya mata pelajaran smp mata pelajaran ipa mata pelajaran bahasa indonesia mata pelajaran ips mata pelajaran bahasa inggris mata pelajaran sd kelas 1
data mengenai mata pelajaran favorit dikumpulkan melalui cara
soal semua mata pelajaran sd kelas 1 semester 2 mata pelajaran smk mata pelajaran kelas 1 sd mata pelajaran matematika mata pelajaran ujian sekolah sd 2022
bahasa arab mata pelajaran mata pelajaran jurusan ips mata pelajaran sd kelas 1 2021 mata pelajaran sbdp mata pelajaran kuliah mata pelajaran pkn
bahasa inggrisnya mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa kelas 10 mata pelajaran untuk span-ptkin mata pelajaran ppkn mata pelajaran ips sma mata pelajaran tik
nama nama mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran pkn sd mata pelajaran mts mata pelajaran pjok
nama nama mata pelajaran dalam bahasa arab mata pelajaran bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa arab
seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
nama mata pelajaran dalam bahasa jepang
hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional artinya mata pelajaran dalam bahasa arab
tujuan mata pelajaran seni rupa adalah agar siswa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *